Tugas dan Peran Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dalam Upaya Penanganan Daerah Rawan Pangan

Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa PDTT, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP. turut hadir dan membuka acara Bimbingan Teknis Pengembangan Daerah Rawan Pangan pada 31 Juli-3 Agustus 2016 di Yogyakarta. Acara Bimtek terselenggara atas kerjasama Kementerian Desa PDTT melalui Ditjen PDT bersama dengan Pusat Kajian Pengembangan Peternakan (Puskapena) UGM. Dalam sesinya Suprayoga Hadi menyampaikan materi mengenai Arah Kebijakan Tahun 2015-2019 Pengembangan Daerah Tertentu, Bidang Pengembangan Daerah Rawan Pangan.

Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP. memberikan gambaran tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDT) kepada seluruh peserta Bimtek. Yang dimaksud dengan “Daerah Tertentu” adalah daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti daerah rawan pangan, daerah rawan konflik, pulai kecil dan terluar, daerah rawan bencana dan daerah perbatasan. Berdasarkan Perpres No. 12 tahun 2015 tentang Kemendes PDTT bagian ke lima pasal 15, Dirjen PDT mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri DPDTT No. 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendes PDTT, Ditjen PDT memiliki 2 tugas yakni pengembangan daerah (perbatasan dan pulau kecil & terluar), serta penanganan daerah (rawan pangan, rawan bencana, rawan konflik). Keseluruhan tugas Ditjen PDT berfokus pada peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kemandirian daerah, serta meningkatkan derajat ketahanan Pemda dan masyarakat dalam menghadapi kerawanan.

Pokok Rencana Strategis 2015-2019 PDT memuat 6 pilar utama, meliputi :

1) What :

  1. Ketimpangan pembangunan di Indonesia
  2. Indeks kemiskinan lebih tinggi di wilayah timur Indonesia
  3. Satuan perangkat administrasi pemerintahan terkecil belum dilibatkan secara maksimal dalam proses pembangunan

2) Where :

  1. 57 kabupaten rawan pangan,
  2. 187 lokasi prioritas di 41 kabupaten perbatasan,
  3. 29 kabupaten yang memiliki pulau terpencil dan terluar,
  4. 58 kabupaten rawan bencana, dan pascakonflik,
  5. Prioritas DT dan KTI

3) Why :

  1. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;
  2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal;
  3. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
  4. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
  5. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
  6. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.

4) How :

  1. Peningkatan produksi, distribusi dan diversifikasi pangan utama/pokok pada 57 daerah rawan pangan
  2. Pembangunan dan pengembangan konektifitas dan penyediaan sarana parsarana dasar di 41 daerah perbatasan Negara
  3. Peningkatan konektifitas dan sarana prasarana dasar di 29 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan pulau terluar Prioritas DT dan KTI
  4. Pengembangan mitigasi dan pembangunan serta rehabilitasi daerah rawan bencana dan pembangunan serta rehabilitasi fisik dan sosial pada daerah rawan konflik

5) Who : Masyarakat Indonesia di 122 Kabupaten Daerah Tertinggal dan Wilayah KTI, Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah dan stakeholders

6) When : 2015-2016

Di akhir periode tahun 2019, diharapkan outcomes yang telah ditargetkan dapat tercapai, yakni terentaskannya 80 Kabupaten Daerah Tertinggal pada Tahun 2019, 5.000 desa lepas dari ketertinggalan dan 2.000 Desa Mandiri. Sinergi antar lembaga dan kerja keras diperlukan untuk mencapai target tersebut. Kementerian PDT merancang kegiatan penanganan daerah rawan pangan dengan fokus pada peningkatan ketersediaan, distibusi dan pemanfaatan pangan melalui peningkatan produktifitas pangan pokok dan sumber pangan lokal, akses dan penganekaragaman produk pangan. Lokus kegiatan pada prioritas penanganan daerah rawan pangan pada klasters 1-3 peta kerawanan dan kerentanan pangan tahun 2015. Menu fasilitasi meliputi pembangunan/peningkatan embung untuk irigasi, pembangunan/peningkatan sumur bor untuk irigasi, pembangunan/peningkatan gudang cadangan pangan, serta bantuan input produksi (bibit padi, jagung, umbi-umbian dan pupuk).

Kegiatan Bimtek yang diselenggarakan diharapkan menjadi salah satu langkah nyata untuk mendorong terwujudnya daerah tangguh pangan, dengan output antara lain meningkatnya pemahaman terkait Pengembangan Daerah Tangguh Pangan (PDTP), meningkatnya kemampuan teknis implementatif PDTP  dalam optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya pangan, meningkatkan Keterampilan pemanfaatan dan pemeliharaan Sarpras mendukung PDTP yang dikelola masyarakat (sumur bor, embung, gudang persediaan pangan dan energi baru terbarukan/alternatif), serta adanya pertukaran informasi antar daerah tentang permasalahan kerawanan pangan dan alternatif solusi penanganannya. Sedangkan outcome yang diharapkan dari kegiatan Bimtek adalah Pemda mampu menyiapkan  rencana kegiatan PDTP secara komprehensif, sinergis dan terintegratif; Pemda mampu menyusun rencana dan gambar teknis, sesuai kebutuhan kegiatan PDTP; serta Pemda dan Masyarakat Penerima Manfaat kegatan PDTP, mampu mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan Sarpras Banper secara Berkelanjutan. (-FNH)WhatsApp Image 2016-08-03 at 10.51.14